Jakarta, 1 September 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kerusuhan yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 27 Agustus 2026. Desakan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya seorang warga bernama Bambang Setiyawan yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika situasi di kawasan tersebut masih berlangsung ricuh. Puan meminta aparat tidak hanya menangani dampak dari kerusuhan, tetapi juga mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan jatuhnya korban. Menurutnya, seluruh proses hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara jelas. Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses penyelidikan ditemukan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kericuhan tersebut merupakan rangkaian dari aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026. Situasi yang semula merupakan penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan dan massa bergerak hingga ke sejumlah kawasan, termasuk Slipi dan Pejompongan. Kondisi di lapangan menjadi semakin tidak terkendali sehingga aktivitas masyarakat sekitar turut terdampak. Bambang yang diketahui merupakan pedagang cermin di kawasan Pejompongan ditemukan dalam keadaan pingsan di tengah situasi tersebut. Petugas kemudian mengevakuasi korban setelah kondisi di lokasi dinilai cukup aman untuk memungkinkan proses penyelamatan dilakukan.

Bambang selanjutnya dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Korban kemudian dibawa ke RS Polri untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian sebelumnya menyampaikan bahwa proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara langsung ketika korban ditemukan karena petugas harus memperhitungkan keselamatan di tengah kericuhan yang masih berlangsung. Setelah situasi dapat diamankan, tim medis kepolisian segera melakukan evakuasi terhadap Bambang. Keluarga korban kemudian menolak pelaksanaan autopsi dan telah menyampaikan penolakan tersebut secara resmi, sehingga penyebab kematian tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pemeriksaan autopsi.

Peristiwa meninggalnya Bambang menjadi perhatian karena terjadi di tengah situasi kerusuhan yang melibatkan banyak orang. Puan menilai aparat perlu memastikan secara jelas bagaimana rangkaian peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan yang berlangsung. Ia meminta proses penyelidikan tidak dilakukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan dari berbagai pihak, melainkan menggunakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dugaan awal, tetapi mampu mengungkap fakta secara menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang menyebabkan seorang warga kehilangan nyawa.

Selain kematian Bambang, perhatian juga tertuju pada dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan tertentu dalam rangkaian kericuhan tersebut. Nama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya sempat disebut dalam informasi mengenai situasi di sekitar lokasi demonstrasi. Puan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Ia menekankan bahwa pihak mana pun tidak boleh langsung dianggap bersalah tanpa adanya bukti yang cukup. Namun, apabila penyidik menemukan keterlibatan dan kesalahan berdasarkan fakta yang diperoleh, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas dan tidak boleh dihentikan tanpa alasan yang jelas.

GRIB Jaya sendiri telah membantah keterlibatan anggotanya dalam kematian Bambang dan menyatakan keberadaan anggotanya tidak sampai ke kawasan Pejompongan ketika kejadian tersebut berlangsung. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diperiksa dan dibandingkan dengan temuan aparat di lapangan. Dalam perkara yang melibatkan banyak orang dan terjadi di tengah situasi kacau, proses pembuktian membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai keterangan serta bukti yang tersedia. Aparat perlu memastikan identitas pihak-pihak yang berada di lokasi, pergerakan massa, serta kejadian yang berlangsung sebelum dan setelah korban ditemukan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah munculnya kesimpulan sepihak dan memastikan setiap pihak mendapatkan proses hukum yang sesuai.

Puan juga mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang dilindungi dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dilakukan secara tertib dan tidak berubah menjadi tindakan kekerasan maupun perusakan. Ketika aksi massa berkembang menjadi kerusuhan, masyarakat yang tidak terlibat dapat menjadi korban dan berbagai fasilitas umum maupun kegiatan ekonomi ikut terganggu. Peristiwa di Pejompongan memperlihatkan bahwa situasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak serius bagi warga yang berada di sekitar lokasi. Karena itu, pengamanan demonstrasi dan komunikasi antara aparat dengan peserta aksi menjadi faktor penting untuk mencegah eskalasi ketika terjadi ketegangan di lapangan.

Dari sisi penegakan hukum, pengusutan kasus tersebut membutuhkan kehati-hatian karena terdapat sejumlah informasi yang berkembang di ruang publik dengan versi yang berbeda-beda. Aparat perlu memilah informasi yang berasal dari saksi, rekaman kejadian, keterangan keluarga, maupun temuan di lokasi untuk membangun kronologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dugaan tindakan kekerasan juga perlu diperiksa berdasarkan bukti sehingga pihak yang benar-benar terlibat dapat diidentifikasi. Proses tersebut sekaligus menjadi penting untuk memastikan bahwa orang yang tidak berkaitan dengan kejadian tidak ikut terseret dalam perkara hanya karena berada di sekitar lokasi. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dari penanganan perkara yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Kematian Bambang juga memberikan dampak mendalam bagi keluarga dan masyarakat di kawasan Pejompongan. Sebagai warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan tersebut, keberadaan Bambang di lokasi kericuhan membuat keluarganya harus menghadapi situasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya berdampak pada peserta aksi atau aparat yang berada di garis depan, tetapi juga dapat mengancam warga yang berada di sekitar lokasi. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi agar tidak muncul berbagai spekulasi yang semakin memperbesar ketegangan. Pengungkapan fakta secara transparan diharapkan dapat membantu memberikan kejelasan sekaligus menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.

Desakan Puan juga berkaitan dengan pentingnya memastikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam demonstrasi berikutnya. Aparat keamanan perlu melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan, sementara penyelenggara aksi dan peserta demonstrasi diharapkan mampu menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Penggunaan kekerasan dan tindakan perusakan dapat menghilangkan tujuan utama demonstrasi sebagai ruang penyampaian pendapat. Di sisi lain, penanganan massa juga harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Evaluasi terhadap seluruh rangkaian kejadian menjadi penting agar setiap pihak dapat mengambil pelajaran dari insiden yang telah menimbulkan korban tersebut.

Bagi masyarakat, proses hukum atas kerusuhan Pejompongan kini menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan warga dan akuntabilitas aparat dalam mengungkap sebuah peristiwa yang berujung pada kematian. Puan meminta proses tersebut diselesaikan berdasarkan bukti kuat dan tidak berhenti pada dugaan maupun informasi yang belum terverifikasi. Aparat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai hukum, sementara mereka yang tidak terbukti terlibat harus mendapatkan kepastian. Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan kasus tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Transparansi dan ketelitian dalam proses penyidikan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Hingga kini, pengusutan kerusuhan di Pejompongan masih menjadi bagian dari penanganan aparat setelah peristiwa demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Kematian Bambang menjadi salah satu bagian paling serius yang harus dijelaskan melalui proses hukum karena korban ditemukan tidak sadarkan diri ketika kericuhan berlangsung dan kemudian meninggal setelah mendapatkan perawatan medis. Dugaan keterlibatan pihak tertentu juga masih harus dibuktikan melalui penyelidikan berdasarkan bukti yang sah dan keterangan para saksi. Puan menegaskan bahwa apabila seseorang atau kelompok terbukti terlibat, proses hukum harus dijalankan sampai tuntas tanpa pandang bulu. Ke depan, hasil penyelidikan diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai penyebab kericuhan, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah yang diperlukan agar penyampaian aspirasi di ruang publik tidak kembali berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.