Jakarta, 11 September 2026 – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri memiliki Garis Besar Haluan Perjuangan sebagai pedoman organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Gagasan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Pimpinan Nasional FKPPI yang menjadi forum konsolidasi sekaligus evaluasi arah organisasi. Menurut Bamsoet, keberadaan haluan perjuangan diperlukan agar seluruh jajaran FKPPI dari tingkat pusat hingga daerah memiliki visi dan orientasi yang sama. Pedoman tersebut juga diharapkan membuat program organisasi lebih terarah serta tidak mudah berubah hanya karena pergantian kepengurusan. FKPPI dinilai memiliki modal sosial yang besar karena anggotanya tersebar di berbagai daerah dan berasal dari beragam latar belakang profesi. Kekuatan tersebut perlu dikelola melalui arah perjuangan yang jelas dan mampu diterapkan secara konsisten.

Bamsoet menilai FKPPI memiliki karakter khusus karena lahir dari keluarga besar TNI dan Polri serta memiliki hubungan historis yang kuat dengan perjalanan bangsa. Identitas tersebut membawa tanggung jawab agar organisasi tetap berkontribusi menjaga persatuan, kebangsaan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi membuat tantangan yang dihadapi generasi sekarang berbeda dibandingkan ketika organisasi pertama kali dibentuk. Karena itu, nilai dasar organisasi harus tetap dipertahankan, sementara metode perjuangannya perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Garis Besar Haluan Perjuangan dapat menjadi jembatan antara nilai historis dengan kebutuhan organisasi pada masa depan. Dokumen tersebut juga dapat memberikan kepastian mengenai prioritas yang harus dijalankan oleh seluruh struktur organisasi.

Rapimnas menjadi momentum bagi FKPPI untuk mengevaluasi berbagai program sekaligus memperkuat koordinasi antarpengurus. Forum tersebut tidak hanya membahas persoalan internal, tetapi juga perkembangan nasional yang memiliki hubungan dengan peran organisasi kemasyarakatan. Bamsoet mendorong agar hasil Rapimnas menghasilkan keputusan yang dapat diterapkan secara konkret hingga tingkat cabang. Program pusat harus memiliki hubungan dengan kegiatan daerah sehingga organisasi bergerak dalam satu arah. Sebaliknya, aspirasi dan kebutuhan anggota di daerah perlu mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan organisasi. Pola komunikasi dua arah dinilai penting agar keputusan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan anggota.

Keberadaan Garis Besar Haluan Perjuangan juga dinilai dapat memperkuat proses kaderisasi di lingkungan FKPPI. Organisasi membutuhkan regenerasi agar nilai yang selama ini dijaga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak muda dari keluarga besar TNI dan Polri perlu mendapatkan ruang lebih besar untuk mengambil tanggung jawab dalam kepengurusan maupun kegiatan sosial. Namun, regenerasi harus berjalan dengan pemahaman yang kuat mengenai sejarah, nilai, dan tujuan organisasi. Pedoman perjuangan dapat digunakan sebagai salah satu materi dasar dalam proses kaderisasi tersebut. Dengan demikian, pergantian generasi tidak menyebabkan terputusnya identitas dan orientasi FKPPI.

Bamsoet juga menekankan pentingnya organisasi kemasyarakatan mampu merespons perkembangan teknologi informasi. Ruang digital telah menjadi tempat berlangsungnya berbagai perdebatan sosial dan politik yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta provokasi berbasis identitas dapat berkembang dengan cepat melalui media sosial. Anggota FKPPI diharapkan mengambil peran dalam memperkuat literasi digital dan menjaga ruang publik tetap sehat. Sikap tersebut dapat dilakukan tanpa mengurangi kebebasan masyarakat menyampaikan pandangan. Kemampuan memilah informasi dan mengedepankan dialog menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi arus informasi yang sangat besar.

Di bidang ekonomi, FKPPI juga memiliki peluang memperkuat pemberdayaan anggota melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggota yang bergerak di sektor usaha dapat membangun kerja sama dalam pengembangan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan kegiatan produktif lainnya. Organisasi tidak harus hanya bergerak dalam kegiatan seremonial maupun kebangsaan, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada anggota dan masyarakat. Program pelatihan, pendampingan usaha, serta pembangunan jaringan pemasaran dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing daerah. Kemandirian ekonomi anggota akan memperkuat organisasi karena kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan eksternal. Haluan perjuangan dapat memasukkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu agenda jangka panjang.

FKPPI juga diharapkan tetap aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jaringan anggota yang luas dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat lainnya. Koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dapat mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Anggota di daerah biasanya memiliki pengetahuan mengenai kondisi lokal sehingga dapat membantu menentukan kebutuhan paling mendesak. Kegiatan sosial semacam itu menjadi bentuk konkret pengabdian organisasi kepada masyarakat. Pengalaman tersebut sekaligus dapat memperkuat solidaritas antargenerasi di lingkungan FKPPI.

Dalam konteks kebangsaan, Bamsoet memandang persatuan harus tetap menjadi salah satu prinsip utama organisasi. Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya memecah hubungan antarmasyarakat. FKPPI memiliki anggota dengan latar belakang profesi dan pilihan politik yang beragam sehingga organisasi perlu menjaga posisinya sebagai ruang persaudaraan. Garis Besar Haluan Perjuangan dapat memberikan batas yang jelas antara kepentingan organisasi dan pilihan pribadi masing-masing anggota. Dengan pedoman tersebut, aktivitas organisasi diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan pengabdian kepada masyarakat. Sikap tersebut juga penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap FKPPI.

Rapimnas juga menjadi kesempatan memperkuat tata kelola organisasi agar semakin modern dan transparan. Pendataan anggota, komunikasi internal, administrasi, serta penyusunan program dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Basis data yang akurat memungkinkan pengurus mengetahui kekuatan organisasi di setiap wilayah dan menentukan program berdasarkan kebutuhan nyata. Transparansi pengelolaan kegiatan serta keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kepengurusan. Organisasi yang memiliki struktur besar membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten. Modernisasi tata kelola tersebut dapat menjadi salah satu bagian dari agenda pembaruan FKPPI.

Dorongan Bamsoet agar FKPPI memiliki Garis Besar Haluan Perjuangan pada akhirnya diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai perjalanan organisasi dalam jangka panjang. Pedoman tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret dari pusat hingga daerah. FKPPI memiliki modal berupa jaringan anggota, sejarah panjang, dan kedekatan dengan keluarga besar TNI-Polri yang dapat digunakan untuk memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat. Tantangannya adalah memastikan modal tersebut mampu mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasar organisasi. Rapimnas menjadi salah satu ruang untuk menyatukan pandangan mengenai arah tersebut sekaligus memperkuat konsolidasi seluruh jajaran. Dengan haluan yang jelas, kaderisasi yang berkelanjutan, serta program yang memberikan manfaat nyata, FKPPI diharapkan mampu mempertahankan relevansinya dan terus berkontribusi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.