Jakarta, 25 Oktober 2026 – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan negaranya siap menghentikan operasi tempur di sepanjang garis depan yang saat ini menjadi wilayah pertempuran dengan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membuka peluang penyelesaian perang melalui jalur diplomasi. Meski menunjukkan kesiapan untuk melakukan gencatan senjata, Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan menerima kesepakatan yang mengharuskannya menyerahkan wilayah tambahan kepada Rusia. Pemerintah di Kyiv tetap mempertahankan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah sebagai dasar dalam setiap perundingan perdamaian. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Ukraina bersedia mempertimbangkan penghentian pertempuran tanpa mengakui wilayah pendudukan sebagai bagian sah dari Rusia.

Kyiv Post

+1

Dalam wawancara yang dipublikasikan pada Jumat (23/10/2026), Zelensky menyampaikan kesediaannya mencapai kesepakatan perdamaian secepat mungkin apabila terdapat peluang yang realistis. Ia menilai pembekuan aktivitas militer berdasarkan posisi pasukan saat ini dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun, penghentian operasi tempur tersebut tidak boleh disamakan dengan persetujuan Ukraina untuk melepaskan hak atas wilayah yang diduduki Rusia. Zelensky menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta masa depan negara. Menurutnya, kesepakatan yang hanya menghentikan pertempuran tanpa memberikan jaminan keamanan berisiko menciptakan konflik baru pada masa mendatang.

Zelensky juga menanggapi kemungkinan kesepakatan yang mengharuskan Ukraina menyerahkan sekitar 25 persen wilayahnya kepada Rusia. Ia menolak skenario tersebut karena menurut perhitungannya, Rusia saat ini menguasai sekitar 19,3 persen wilayah Ukraina. Angka 25 persen dinilai akan berarti Ukraina harus menarik pasukannya dari wilayah Donbas yang masih berada di bawah kendali Kyiv. Presiden Ukraina tersebut menegaskan bahwa negaranya tidak bersedia melakukan penarikan pasukan secara sepihak untuk memenuhi tuntutan teritorial Moskow. Ia menilai keputusan seperti itu dapat melemahkan posisi pertahanan Ukraina sekaligus menimbulkan persoalan serius terhadap kedaulatan nasional.

Sikap pemerintah Ukraina menunjukkan adanya perbedaan penting antara penghentian pertempuran dan pengakuan atas perubahan batas wilayah negara. Pembekuan garis depan berarti kedua pihak menghentikan operasi militer berdasarkan posisi yang mereka kuasai ketika kesepakatan diberlakukan. Namun, langkah tersebut tidak secara otomatis menentukan status hukum wilayah yang masih disengketakan. Kyiv tetap menganggap daerah yang diduduki Rusia sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina berdasarkan hukum internasional. Karena itu, pembahasan mengenai status teritorial diperkirakan menjadi salah satu persoalan paling rumit dalam proses negosiasi perdamaian.

Selain mempertahankan wilayah, Zelensky menekankan pentingnya jaminan keamanan dari negara-negara mitra, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ukraina menginginkan mekanisme perlindungan yang dapat mencegah Rusia kembali melancarkan serangan setelah gencatan senjata diberlakukan. Jaminan tersebut dinilai harus memiliki bentuk yang jelas dan dapat dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Pemerintah Ukraina juga menilai keberadaan militer yang kuat tetap diperlukan meskipun perang berhasil dihentikan. Tanpa dukungan pertahanan yang memadai, Kyiv khawatir penghentian pertempuran hanya akan menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali meningkat.

Euronews

Pernyataan Zelensky muncul ketika Amerika Serikat terus berupaya mendorong perundingan antara Ukraina dan Rusia. Pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan berbagai komunikasi diplomatik untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Namun, perbedaan pandangan mengenai penguasaan wilayah Donbas masih menjadi hambatan utama dalam pembicaraan tersebut. Rusia tetap mengajukan tuntutan teritorial yang ditolak Ukraina, sedangkan Kyiv menginginkan penghentian pertempuran berdasarkan posisi militer saat ini. Kondisi tersebut membuat kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian masih bergantung pada perkembangan negosiasi dan kesediaan kedua pihak mencari titik temu.

but steep obstacles remain

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio turut menyoroti persoalan Donbas sebagai salah satu inti perbedaan dalam upaya mengakhiri perang. Ia menyatakan penyelesaian konflik membutuhkan proses diplomatik karena kedua pihak masih memiliki tuntutan yang sulit dipertemukan. Washington berusaha memfasilitasi komunikasi untuk membahas kemungkinan kompromi tanpa mengabaikan persoalan keamanan kawasan. Di sisi lain, Ukraina menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai masa depan negaranya harus melibatkan pemerintah Kyiv secara langsung. Zelensky juga meminta negara-negara Eropa dilibatkan karena hasil kesepakatan akan memengaruhi keamanan kawasan dalam jangka panjang.

Kyiv Post

Perkembangan diplomasi terbaru menunjukkan bahwa pembicaraan damai masih memiliki peluang untuk dilanjutkan meskipun perbedaan mendasar belum terselesaikan. Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan pertemuan tingkat teknis pada paruh pertama November 2026, dengan Abu Dhabi atau Swiss sebagai kemungkinan lokasi. Pembicaraan tersebut diharapkan dapat membahas langkah-langkah awal menuju penghentian konflik serta persoalan kemanusiaan yang masih berlangsung. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata secara menyeluruh. Serangan militer yang masih terjadi juga menunjukkan bahwa situasi keamanan di lapangan tetap menjadi tantangan besar bagi proses perdamaian.

Reuters

Pernyataan Zelensky mengenai kesiapan membekukan operasi tempur menjadi sinyal bahwa Ukraina terbuka terhadap penyelesaian perang melalui jalur diplomatik. Namun, penolakannya terhadap konsesi teritorial menegaskan bahwa pemerintah Kyiv tetap mempertahankan batas tertentu dalam setiap perundingan. Bagi Ukraina, penghentian kekerasan harus berjalan seiring dengan perlindungan kedaulatan dan jaminan keamanan yang dapat dipercaya. Sementara itu, Rusia dan negara-negara yang terlibat dalam mediasi masih menghadapi tantangan untuk menyusun kerangka kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. Masa depan proses perdamaian akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak mengatasi perbedaan mengenai wilayah, keamanan, dan mekanisme pelaksanaan gencatan senjata.