Jakarta, 8 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pembentukan skema pendanaan bersama untuk mendukung keberlangsungan Taman Baca Masyarakat (TBM) di berbagai daerah Indonesia. Usulan tersebut bertujuan memperkuat akses literasi sekaligus memastikan fasilitas membaca dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendanaan yang melibatkan berbagai pihak dinilai penting karena banyak taman baca masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Melalui kerja sama yang lebih luas, TBM diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pembelajaran masyarakat.
Taman Baca Masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan akses terhadap buku dan bahan bacaan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Keberadaannya tidak hanya membantu meningkatkan minat membaca anak-anak, tetapi juga memberikan kesempatan belajar bagi remaja dan orang dewasa. Sejumlah taman baca bahkan mengembangkan kegiatan tambahan seperti pelatihan keterampilan, diskusi, dan pendampingan belajar. Namun, keberlanjutan kegiatan tersebut sering bergantung pada dukungan sukarelawan serta bantuan yang belum tentu tersedia secara rutin.
MPR menilai pembiayaan TBM perlu dilakukan melalui pendekatan kolaboratif agar tidak hanya mengandalkan satu sumber anggaran. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat dilibatkan dalam mendukung kebutuhan fasilitas literasi. Skema pendanaan bersama memungkinkan pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing pihak. Dengan dukungan yang lebih terstruktur, pengelola taman baca dapat menyusun program pendidikan dan pengembangan literasi secara berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama pengelolaan TBM adalah keterbatasan koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Selain bahan bacaan, fasilitas seperti ruang belajar, meja, rak buku, dan perangkat teknologi juga memerlukan pembiayaan. Pengelola membutuhkan dukungan untuk merawat fasilitas serta menyelenggarakan kegiatan yang menarik minat masyarakat. Pendanaan yang berkesinambungan diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan taman baca.
Keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan. Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa buku, peralatan belajar, pengembangan fasilitas, maupun dukungan kegiatan literasi. Sementara itu, perguruan tinggi dan komunitas pendidikan dapat berkontribusi melalui pendampingan serta penyediaan tenaga sukarelawan. Kerja sama tersebut perlu dilengkapi mekanisme pengawasan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan Taman Baca Masyarakat juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemampuan literasi menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memahami informasi, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kehadiran taman baca yang aktif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar di luar sekolah. Oleh karena itu, program literasi perlu menjangkau wilayah perkotaan maupun pedesaan agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata.
Usulan MPR mengenai pendanaan bersama diharapkan menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat keberadaan Taman Baca Masyarakat. Keberhasilan program tersebut membutuhkan perencanaan anggaran yang jelas, pengelolaan transparan, dan evaluasi terhadap manfaat kegiatan literasi. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting agar taman baca tetap aktif dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitarnya. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, TBM berpotensi berkembang menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan mudah diakses. Penguatan fasilitas literasi diharapkan mampu meningkatkan budaya membaca sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.




