Jakarta, 15 November 2026 – Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan. Kali ini, dukungan datang dari tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, yakni Lampung, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Selain pengurus partai di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) turut menyampaikan aspirasi serupa. Dukungan tersebut muncul di tengah proses politik pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Sejumlah pihak menilai pengalaman politik Dasco menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan namanya.
Ketiga DPD Gerindra menyampaikan dukungan melalui pernyataan video yang disampaikan masing-masing pimpinan daerah. Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan sekaligus harapannya agar Dasco dapat dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Menurut Rahmat, Dasco memiliki pengalaman dalam organisasi politik dan pemerintahan yang relevan dengan tanggung jawab jabatan tersebut. Ia juga menyoroti perjalanan Dasco dalam mendampingi Prabowo Subianto serta keterlibatannya dalam membangun Partai Gerindra. Dukungan dari Lampung menjadi bagian dari aspirasi politik daerah yang disampaikan kepada pimpinan pusat partai. Meski demikian, pernyataan tersebut belum merupakan keputusan resmi mengenai siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade. Ia menilai Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi dengan berbagai partai politik, termasuk kelompok yang berada di luar koalisi pemerintahan. Menurut Andre, kemampuan komunikasi tersebut menjadi salah satu alasan pengurus Gerindra Sumatera Barat mengusulkan Dasco sebagai pendamping Presiden Prabowo. Andre juga menyoroti aktivitas Dasco di DPR RI yang dinilainya memberikan pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan politik nasional. Sementara itu, pengurus Gerindra Bengkulu turut menyatakan dukungan dengan mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak Dasco dalam organisasi partai. Aspirasi dari ketiga daerah tersebut memperlihatkan adanya dorongan internal untuk memasukkan nama Dasco dalam pembahasan calon wakil presiden.
Di luar struktur Partai Gerindra, dukungan terhadap Dasco juga datang dari Forum Komunikasi Santri Indonesia. Ketua Umum DPP FOKSI Muhammad Natsir Sahib menyampaikan bahwa organisasinya berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan nama Dasco. Menurut Natsir, aspirasi tersebut berasal dari masukan sejumlah kalangan pesantren, termasuk para kiai, habaib, dan tokoh muda pesantren. FOKSI memandang Dasco sebagai figur yang memiliki hubungan komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Organisasi tersebut berharap usulan yang disampaikan dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menentukan kandidat wakil presiden. Namun, dukungan FOKSI merupakan sikap organisasi dan tidak dengan sendirinya mewakili seluruh kalangan pesantren di Indonesia.
Muhammad Natsir Sahib menjelaskan bahwa alasan organisasinya mendukung Dasco berkaitan dengan pandangan mengenai pentingnya keterwakilan masyarakat sipil dalam pemerintahan. FOKSI menilai pengalaman Dasco dalam berinteraksi dengan kelompok keagamaan, organisasi masyarakat, dan berbagai unsur politik dapat menjadi pertimbangan untuk jabatan wakil presiden. Menurut Natsir, usulan tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk program Asta Cita. Surat resmi yang direncanakan dikirim kepada Presiden menjadi bentuk penyampaian aspirasi melalui jalur komunikasi politik. Meski demikian, keputusan mengenai calon wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan dan tidak ditentukan berdasarkan banyaknya organisasi yang menyampaikan dukungan.
Menguatnya dukungan kepada Dasco juga berlangsung bersamaan dengan munculnya aspirasi dari sejumlah DPD Gerindra lainnya. Pengurus partai di Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Riau turut menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan Dasco mengisi jabatan wakil presiden. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad, misalnya, menyebut aspirasi tersebut berkembang melalui pembicaraan kader di tingkat daerah. Ia menilai pengalaman Dasco dalam menjaga komunikasi politik dapat menjadi salah satu pertimbangan. Namun, Sadad menegaskan bahwa aspirasi daerah bukan keputusan akhir partai. Penentuan kandidat tetap memerlukan pembahasan di tingkat pimpinan pusat serta komunikasi dengan partai-partai politik yang mendukung pemerintahan.
Perkembangan dukungan tersebut terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri tersebut membuka proses pengisian kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo kemudian melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik untuk membahas nama-nama yang dapat dipertimbangkan sebagai calon pengganti. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebelumnya juga menyampaikan bahwa terdapat kesepahaman di antara partai koalisi untuk mempertimbangkan kandidat dari internal Partai Gerindra. Meski demikian, pembicaraan politik tersebut belum berarti telah ada keputusan resmi mengenai calon yang akan diajukan kepada MPR.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat, sedangkan keputusan akhir dilakukan melalui proses pemilihan di MPR. Dukungan dari partai politik maupun organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari dinamika pembahasan kandidat, tetapi tidak menggantikan prosedur konstitusional. Karena itu, proses pengisian jabatan masih bergantung pada keputusan Presiden dan mekanisme resmi lembaga negara.
Munculnya dukungan dari tiga DPD Gerindra dan Forum Komunikasi Santri Indonesia menambah perhatian terhadap nama Sufmi Dasco Ahmad dalam pembahasan calon wakil presiden. Aspirasi tersebut menunjukkan adanya kelompok politik dan organisasi masyarakat yang menginginkan Dasco masuk dalam daftar kandidat untuk mendampingi Presiden Prabowo. Namun, hingga proses pengajuan resmi dilakukan, dukungan yang disampaikan masih merupakan usulan dan belum memastikan hasil akhir. Pembahasan di tingkat koalisi, pertimbangan Presiden, serta tahapan pemilihan oleh MPR akan menentukan perkembangan selanjutnya. Di tengah berbagai aspirasi yang bermunculan, proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan berlangsung sesuai ketentuan konstitusi dengan tetap memperhatikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.




